I. ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN 20%

1. Memprioritaskan sektor pendidikan sesuai dengan UUD 1945 amandemen ke IV dan UU no 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional dengan :
2. mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBD sebesar Rp 202 Milyar tahun 2006 & Rp 262 Milyar tahun 2007,
3. Wajib Belajar 12 tahun
   Bebas biaya pendidikan bagi murid SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi melalui bantuan biaya Biaya Operasional Sekolah
4. Melaksanakan Uji Kompetensi Guru
5. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, sesuai dengan UU Guru dan Dosen yang mengharuskan setiap guru memiliki ijazah S1
6. Meningkatkan kesejahteraan guru dengan meningkatkan insentif Rp 1 juta - Rp 1,2 juta.
7. Memberikan fasilitas kendaraan roda empat kepada setiap Kepala Sekolah
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan melalui :

- program pembangunan sekolah baru
- rehabilitasi sekolah di semua jenjang pendidikan,
- pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggulan berstandar nasional / internasional
- pembangunan kampus STIPER (Sekolah Tinggi Pertanian)
- Pembangunan Education Centre
- Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam Sengata (STAIS)
- Pembangunan Sekolah Terpadu SD, SMP, SMA
- Pemberian bantuan kepada yayasan Perguruan Swasta (SD IT Darussalam, Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Al Ma'arif dll.

 

2. PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI GRAND STRATEGI GERDABANGAGRI

Memperkuat ekonomi rakyat melalui Revitalisasi Pertanian dalam arti luas yang meliputi (revitalisasi perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) melalui antara lain :

1. penataan sistem produksi,
2. reformasi agraria (redistribusi lahan produktif masing masing 5 Ha kepada setiap kepala keluarga dan pemberian sertifikat),
3. pemberian proteksi, perluasan akses pasar
4. permodalan melalui Bank Perkreditan Rakyat Kutai Timur dan lembaga keuangan mikro di 18 kecamatan dan 136 desa
5. pendirian lembaga penjamin kredit daerah (LPKD) Kutai Timur
6. Memperkokoh kegotong royongan rakyat dalam memecahkan masalah bersama melalui Gerdabangagri (Gerakan Daerah Pembangunan Agribisnis) melalui SP2AB (Sarjana Penggerak Pembangunan Agribisnis), Dai Pembangunan, Kader Koperasi, PPL Pertanian, PPL Perkebunan, PPL Perikanan dan PPL Peternakan.

 

3. KUTAI TIMUR SEBAGAI ISLAND OF INTEGRITY

Mewujudkan Kutai Timur sebagai Island of Integrity dengan melakukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun tata kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) :

1. membentuk FORMONEV (Forum Monitoring dan Evaluasi Inpres tentang tindak pidana korupsi),
2. penandatangan Pakta Integritas dan peningkatan kualitas / integritas aparatur Pemerintah Daerah
3. penyelenggaraan ESQ (Emotional Spritual Quotion)
4. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural tentang tata kelola pemerintahan yang baik

 

4. PELAYANAN PUBLIK MELALUI ONE STOP SERVICE

Memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat, murah dan akurat melalui One Stop Service (Pelayanan Satu Atap)yang dilakukan oleh Badan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten dengan beberapa pelayanan sebagai berikut :

• 42 jenis pelayanan perijinan kepada masyarakat
• Pelayanan informasi berupa sistem informasi manajemen yang meliputi sistem, informasi manajemen bidang keuangan daerah, perlengkapan daerah, kepegawaian daerah, kependudukan, geografis, pariwisata, tenaga kerja, pendidikan, agribisnis, lingkungan hidup, perstatistikan.

5. MEMBANGUN FORUM MULTI STAKE HOLDER CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY

• Membangun Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memantau serta mengevaluasi penerapan CSR.
• Mengembangkan sistem dan mekanisme penerapan CSR yang cepat, mudah dan sederhana dengan mengedepankan program dan kegiatan CSR yang langsung menyentuh masyarakat, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan.
• Mengembangkan sistem perencanaan CSR terpadu dan transparan melalui Lokakarya/ Musyawarah Perencanaan yang khusus dilakukan untuk merumuskan program CSR tahunan, dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Kutai Timur.
• Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel agar dapat lebih cepat dan efektif mendeteksi dan menindaklanjuti setiap penyimpangan yang terjadi, serta menjamin efektifitas sasaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.
• Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan CSR dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bersama-sama pemerintah dan corporate.